“STRATEGI PEMDA BANTUL DALAM MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA PARIWISATA SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT”

Oleh: Divisi Penelitian dan Pengembangan SDM

Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Pengertian kemiskinan disampaikan oleh beberapa ahli atau lembaga, diantaranya adalah BAPPENAS (1993) mendefisnisikan keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

Kemiskinan salah satu persoalan yang dihadapi berbagai Negara di dunia, terutama di Negara berkembang seperti Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistika mencatat bahwa presentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 sebesar 10,14%, menurun 0,05% poin terhadap September 2020 dan meningkat 0,36% poin terhadap Maret 2020. Dapat dilihat dari data tersebut masih tinggi angka kemiskinan di Indonesia. Pembuatan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah dibuat untuk upaya meminimalisir angka kemiskinan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia, salah satunya membuat kebijakan yang beorientasi pada pengoptimalan dan pemberdayaan potensi yang ada pada daerah tersebut. Seperti hal nya dengan daerah yang memiliki potensi berupa keindahan alamnya. Pemerintah dapat mendongkrak perekonomian pada daerah tersebut dari sektor pariwisatanya.

Covid-19 merupakan wabah global yang berdampak buruk pada dimensi manusia dan sosial. Setelah menyebar dari Cina, pandemi meluas dengan cepat ke 210 negara termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 adalah kejutan besar bagi ekonomi global termasuk Indonesia. Ekonomi mengalami penurunan setidaknya untuk paruh pertama tahun ini dan mungkin lebih lama jika tindakan penanganan wabah Covid-19 tidak efektif. Pandemi Covid-19 menyebabkan gangguan pada rantai pasok global, dalam negeri, volatilitas pasar keuangan, guncangan permintaan konsumen dan dampak negatif di sektor-sektor utama seperti perjalanan dan pariwisata. Dampak wabah Covid-19 tidak diragukan lagi akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata. Tekanan pada industri pariwisata sangat terlihat pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara dengan pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan. Penurunan juga terjadi karena perlambatan perjalanan domestik, terutama karena keengganan masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan, khawatir dengan dampak Covid-19. Penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM, dan terganggunya lapangan kerja. Padahal selama ini pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap lebih dari 13 juta pekerja.
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki jumlah pariwisata paling banyak di Indonesia. Akan tetapi, BPS mengatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini tergolong angka kemiskinan yang masih sangat tinggi. Badan Pusat Statistika Provinsi DIY mencatat presentase penduduk miskin di DIY mengalami peningkatan 0,52% menjadi 12,80%. Jika dibandingkan antara penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan dan pedesaan, penduduk miskin kota yang mengalami peningkatan yang cukup singnifikan pada bulan September 2020. Seiring dengan itu Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari beberapa kabupaten dan kota, salah satunya Kabupaten Bantul. Daerah kabupaten Bantul sendiri berdasarkan data presentase penduduk miskin satu tahun terakhir sebanyak 13.50%. Berdasarkan data tersebut jumlah kemiskinan penduduk kabupaten Bantul berada pada posisi ke tiga dari 4 kabupaten/kota DIY. Sumber kekayaan alam yang dimiliki Yogyakarta mempunyai potensi yang sangat besar apabila dikelola dengan baik dan juga memperhatikan aspek lingkungan, sehingga hutan dengan segala, baik keragaman flora dan fauna serta keindahan alam yang bisa dikembangkang sebagai objek pariwisata menarik. Indonesia.

Dapat dilihat dari data BPS Provinsi DIY mencatat jumlah kunjungan wisatawan di Yogyakarta 2019 sejumlah 27.365.291,00 orang dan mengalami penurunan sangat drastis pada tahun 2020 menjadi 9.961.315,00 orang. Pada Kabupaten Bantul sendiri menurut data jumlah kunjungan wisata pada 2019 berjumlah 3.671.833,00 orang dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sehingga menjadi 1.510.138,00 orang. Maka dari itu perlu adanya strategi untuk mengatasi persoalan tersebut. Mengapa harus dibuatkan? Tentu saja dapat dilihat bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Bantul merupakan salah satu penunjang perekonomian warga setempat. Dengan adanya objek wisata di Kabupaten Bantul selain menjadi pusat perekonomian masyarakat juga dapat dijadikan kesempatan untuk memelihara sumber daya alam yang ada. Melihat kondisi saat ini yang mengalami krisis perekonomian akibat adanya wabah Covid-19 sangat merugikan warga setempat karena sektor pariwisata terkena dampaknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang kami dapatkan, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah mengeluarkan beberapa strategi dalam menangani persoalan ini. Untuk melakukan pemulihan di sektor pariwisata, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan beberapa strategi seperti pengadaan event-event terkait pariwisata, membuat program padat karya, adanya aplikasi Visiting Jogja dan Jelajah Bantul, pendampingan desa pariwisata oleh Pemda, dan program pengembangan destinasi pariwiwsata unggulan dan daya tarik. Dalam menjalankan strategi tersebut optimalisasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantul yaitu melakukan pengendalian atas destinasi wisata, untuk tetap bisa menjaga penyebaran virus corona agar tidak semakin memburuk di destinasi-destinasi wisata tersebut. Selain itu, Pemda Kab. Bantul melalui dinas Pariwisata sedikit demi sedikit mulai mencoba menerima wisatawan dengan menerbitkan kebijakan yang mengatur kesehatan di beberapa jasa pariwisata. Pemerintah dalam pengoptimalan kebijakan berperan sebagai fasilitator khususnya dalam pariwisata seperti memfasilitasi masyarakat dan pihak swasta dalam produksi dan distribusi pelayanan publik secara khusus dan bersifat lokal. Selain itu, Pemerintah memberikan fasilitas seperti fasilitas surat izin pariwisata, fasilitas pembinaan, pelatihan dan penyuluhan, fasilitas infastruktur, serta memberikan informasi pariwisata kepada masyarakat.

Pencapaian pemerintah dalam mengatasi angka kemiskinan yaitu turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Bantul yang tercatat dari 16,48% pada 2013 menjadi 12,92% pada 2019 dan pada 2020 naik lagi menjadi 13,50%. Kenaikan pada 2020 disebabkan oleh terhambatnya sektor pariwisata itu sendiri yang di karenakan Pandemi Covid-19. Pada tahun 2016 hingga tahun 2019 pendapatan di sektor pariwisata mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga bisa disimpulkan bahwasannya dengan hadirnya aplikasi “Jelajah Bantul” ini memang mampu meningkatkan jumlah pengunjung untuk berwisata di daerah Kabupaten Bantul. Akan tetapi pendapatan Kabupaten Bantul mengalami penurunan pada tahun 2020, hal ini tentunya merupakan salah satu akibat dari adanya virus Covid-19. Hambatan dari perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah salah satunya terkait dengan covid-19 yang sedang melanda saat ini. Selain itu ritme semangat dan kontribusi masyarakat desa lebih cepat daripada regulasi pusat atau birokrasi.
Sektor pariwisata memiliki potensi yang sangat besar dalam pengentasan kemiskinan masyarakat. Pengoptimalan sektor pariwisata sangat tergantung pada kebijakan yang di buat pemerintah daerah. Kebijakan-kebijakan yang efektif dan efisien adalah kebijakan yang beorintasi pada pengoptimalan dan pemberdayaan potensi yang ada pada daerah tersebut. Sektor pariwisata dapat memperluas lapangan kerja, menambah pendapatan devisa dan pemerataan pembangunan daerah. Jika sektor pariwisata dapat di kelola dengan benar dan pembuatan kebijakan yang tepat oleh pemerintah daerah, maka sektor pariwisata akan berperan besar dalam pengentasan kemiskinan masyarakat. Ditambah dengan kondisi saat ini, yang mengharuskan masyarakat agar mengurangi kegiatannya diluar. Sektor pariwisata sangatlah berdampak pada saat awal pandemi hingga sekarang, maka dari itu peran dari pihak Pemerintah Daerah, terkhususnya di Kabupaten Bantul yang mana objek wisata sangat tinggi keberadaannya harus segera ditindak lanjuti.